Sebuah momentum istimewa pertama kalinya acara pembukaan Rapat Kerja Nasional BAZNAS seluruh Indonesia tanggal 9-10 September 2014 di Jakarta dihadiri oleh dua menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Menteri yang hadir dan memberi sambutan, ialah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Agama.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang lebih dahulu menyampaikan sambutan, menegaskan tujuan pemerintah membentuk BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkanmanfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di negara kita.
Menurut Menteri Agama, “Pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat pusat ditopang oleh BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dalam struktur yang hirarkis. Oleh karena itu, koordinasi dan sinkronisasi antara BAZNAS pusat dan daerah perlu mendapat perhatian dan penguatan dari waktu ke waktu. Di sisi lain, pemerintah yang memiliki kewenangan membina, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan zakat pada BAZNAS dan LAZ, semakin dituntut untuk melakukan inovasi dan terobosan kebijakan yang diperlukan dalam rangka penguatan sistem dan peningkatan pengelolaan zakat yang berorientasi pada kepentingan umat.”
Menyangkut peran dan kontribusi zakat terhadap kesejahteraan umat, Lukman Hakim Saifuddin mengemukakan, “Banyak yang dapat diwujudkan apabila pengelolaan zakat dilakukan secara terintegrasi atas dasar tanggung jawab bersama untuk mengoptimalkan peran zakat. Peran zakat sebagai salah satu sumber dana jaminan sosial bagi fakir miskin dan untuk membantu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah sejalan dengan tujuan bernegara.”
Dalam pidatonya Menteri Agama menegaskan bahwa semua kegiatan perzakatan di Tanah Air, baik yang diselenggarakan oleh BAZNAS yang dibentuk oleh Pemerintah atau LAZ yang dibentuk oleh masyarakat, maupun pengelolaan zakat oleh perkumpulan orang atau perorangan yang dilegalkan menurut hukum, harus dapat diintegrasikan ke dalam kesatuan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah melalui Kementerian Agama.
“Saya ingin menekankan pentingnya membangun sinergi antar-pemangku kepentingan perzakatan. Sejumlah agenda penguatan kelembagaan zakat, pengembangan jaringan dan program kerja BAZNAS, pembentukan UPZ di lingkungan Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD serta UPZ Masjid memerlukan dukungan dari semua pihak untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengawasi. BAZNAS tidak dapat bekerja sendiri dalam arti terlepas atau melepaskan diri dari Pemerintah, dan sebaliknya Pemerintah tidak bisa mencapai tujuan pemberdayaan zakat tanpa peran aktif BAZNAS.” tegas mantan Wakil Ketua MPR-RI itu.
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, H.R.Agung Laksono yang membuka acara Rakernas mewakili Presiden RI menyambut baik Rakernas BAZNAS yang dilaksanakan bertepatan menjelang suksesi kepemimpinan nasional hasil Pemilu 2014.
Menurut Menko Kesra, “Rakernas BAZNAS seolah membawa pesan dan amanat kepada jajaran pemerintah agar memberi perhatian dan dukungan secara berkesinambungan terhadap sistem pengelolaan zakat nasional yang merupakan elemen penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.”
Menggaris-bawahi tema Rakernas BAZNAS yaitu, “Meningkatkan Peran Zakat dalam Pembangunan Nasional 2014-2019 menuju Bangsa yang Bersih dan Sejahtera”, mantan Ketua DPR-RI itu menjelaskan mata-rantai keterpautan antara pengelolaan zakat dan pembangunan nasional dalam lima dimensi, yaitu:
Pertama, kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan umat lahir dan batin.
Kedua, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada mustahik atau orang-orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al Quran dan Sunnah memiliki keterkaitan substansial dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan mendekatkan jarak sosial antara lapisan masyarakat yang mampu dan yang tidak mampu secara ekonomi.
Ketiga, program pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, penanggulangan bencana dan pengembangan dakwah Islam, sepanjang dilakukan secara terarah, terpadu dan terkoordinasi oleh BAZNAS pusat bersama BAZNAS daerah adalah sumbangan yang sangat berarti terhadap program nasional penanggulangan kemiskinan di negara kita.
Keempat, perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin melalui zakat, infak dan sedekah mengandung nilai lebih karena dibingkai dengan spirit dan nilai-nilai keagamaan, sehingga akan melahirkan mental dan perilaku manusia yang mempunyai sifat syukur atas nikmat Tuhan dan mempunyai jiwa sosial.
Adapun dimensi Kelima, menurut Agung Laksono, tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan amanat UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, sebagian akan sangat terbantu jika ditopang oleh kinerja institusi pengelola zakat. Untuk itu lembaga zakat tidak cukup hanya memikirkan bagaimana menghimpun dana sebanyak-banyaknya dan membangun citra positif di masyarakat, tetapi dalam waktu bersamaa harus berupaya memperluas akses dan jangkauan pelayanan kepada fakir miskin sehingga tidak ada fakir miskin yang terlantar atau kesulitan mendapatkan akses kepada lembaga zakat.
Acara pembukaan Rakernas BAZNAS hari Selasa sore 9 September berlangsung di Auditorium Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Peserta Rakernas berjumlah 200 orang lebih, terdiri dari Pengurus BAZNAS, utusan Pengurus BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota se Indonesia.
Kesimpulan dan hasil rekomendasi Rakernas memerlukan tindak-lanjut oleh BAZNAS seluruh Indonesia, seiring dengan langkah penataan organisasi dan pemantapan Rencana Strategis BAZNAS untuk lima tahun ke depan.
Wallahu a’lam bisshawab.
Oleh M. Fuad Nasar
Wakil Sekretaris BAZNAS
